Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi

Pendidikan memiliki suatu perkembangan yang dinamis sesuai dengan masa yang terjadi. Selain itu, pendidikan juga mengikuti pola masyarakat dan sistem kebudayaan yang melatarbelakanginya. Sehingga tidak jarang, peralihan atau pergantian dari suatu sistem kekuasaan mengakibatkan pola perubahan dalam bidang pendidikan.

Dari zaman prasejarah, zaman kuno, zaman pertengahan, sampai pada zaman modern, pendidikan mengalami suatu perubahan secara dinamis sampai pada rezim orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto.

Setelah rezim orde baru mengalami keruntuhan pada tahun 1998, maka dimulailah suatu zaman perubahan (reformasi) yang akan merubah tatanan pendidikan di Indonesia.

Pendidikan di era reformasi lahir sebagai koreksi, perbaikan dan penyempurnaan atas berbagai kelemahan kebijakan pemerintah orde baru yang dilakukan secara menyeluruh, salah satunya pada bidang pendidikan.

Pendidikan pada era reformasi juga telah melahirkan sejumlah kebijakan strategis dalam bidang pendidikan yang pengaruhnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat secara menyeluruh.

Kondisi Pendidikan Pada Era Reformasi

Masa reformasi terjadi pada tahun 1998, dimana mahasiswa Indonesia melakukan Power People (demo besar- besaran) untuk menjatuhkan orde baru atau pemerintahan Soeharto yang sudah berlangsung selama 32 tahun. Demo besar- besaran ini kemudin membuahkan hasil, presiden Soeharto yang militeristik dan diktator kemudian mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998. Tanggal ini kemudian di tetapkan sebagai puncak terjadinya reformasi (Soearni, 2003: 4). Masa reformasi menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Artinya, adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, hukum, sosial, dan budaya yang lebih baik, demokratis berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan (Nugroho, 2008: 15).

Perubahan yang sangat menonjol pada era reformasi adalah dilaksanakannya otonomi daerah sebagai implementasi dari UU No. 22/1999 tentang pemerintahan daerah. Kebijkan tersebut juga berdampak pada berbagai sektor kehidupan, termasuk pada aspek pendidikan.

Dari segi kualifikasi tenaga guru di Indonesia masih jauh dari harapan. Hal ini ditunjukkan oleh statistik sebagai berikut: dari jumlah guru SD sebanyak 1.141.161 orang, 53% diantaranya berkualifikasi D-II atau statusnya lebih rendah. Dari jumlah guru SLTP sebanyak 441.174 orang, 36% berkualifikasi D-II atau lebih rendah, 24,9% berijasah D-III kemudian dari 346.783 orang guru sekolah menengah, sebanyak 32% masih berkualifikasi D-III atau lebih rendah statusnya. Sementara itu pengangkatan tenaga pendidik yang baru setiap tahun hanya dipenuhi 25% dari usulan kebutuhan akan tenaga pendidik (Soearni, 2003: 396 – 397).

Dari aspek pendidikan pada era reformasi, Kuantitas dan kualitas guru lebih meningkat daripada masa orde baru dan orde lama, karena pemerintah pusat melakukan pemerataan jumlah guru dan mengadakan perubahan kurikulum dengan berbasis pada Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), selain itu pihak pemerintah juga meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari APBN (Sam M.Chan, dkk, 2007: 58).

Kebijakan Pemerintah Pada Era Reformasi Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan

Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah (Suyanto, dkk, 2008: 34-37) diantaranya:

1. Kebijakan Era Pemerintahan BJ. Habibie

Pemerintah B.J Habibie mulai 1999 membebaskan SPP untuk SD hingga SMTA. Selain itu pemerintahan juga memberikan beasiswa SD kepada 1,16 juta siswa dan 1,56 juta untuk siswa SLTP. Untuk SMTA dan perguruan tinggi, jumlahnya akan ditentukan kemudian. Pemerintah juga memberikan biaya operasional untuk SMTA dan perguruan tinggi akan ditentukan kemudian. Mengenai normalisasi kehidupan kampus, kebijakan NKK-BKK di zaman Orde Baru, oleh pemerintahan B.J Habibie ditinjau kembali dan bahkan aturan-aturan yang menghambat kreativitas dan kebebasan mahasiswa dicabut. Lembaga ilmiah, seperti kampus perguruan tinggi, dibebaskan dari intervensi dan pengaruh luar

2. Kebijakan Era Pemerintahan Gus Dur

Gus Dur memunculkan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang diperkuat oleh Undang-Undang No 25 Tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pemerintahan Gus Dur juga terkenal karena meningkatnya gaji guru secara signifikan.

Meningkatkan kemampuan akademis dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidikan mampu berfungsi secara optimal, terutama dalam penigkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.

Memberdayakan lembaga pendidikan, baik sekolah maupun luar sekolah, sebagai pusat pembudayaan nilai sikap dan kemampuan serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

3. Kebijakan Era Pemerintahan Megawati

Dirubahnya kurikulum 1994 menjadi kurikulum 2000 dan akhirnya disempurnakan menjadi kurikulum 2002 (KBK). KBK atau Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan kurikulum yang pada dasarnya berorientasi pada pengembangan tiga aspek utama, antara lain aspek afektif (sikap), kognitif (pengetahuan) dan psikomotorik (ketrampilan).

Pada tanggal 8 Juli 2003 disahkannya Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan dan menjunjung Hak Asasi Manusia.

4. Kebijakan Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Pada pemerintahan SBY ditetapkan UU RI No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Penetapan Undang – undang tersebut disusul dengan pergantian kurikulum KBK menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum ini berasaskan pada PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

KTSP merupakan kurikum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing–masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan serta silabus dan RPP.

Pendidikan Islam Era Reformasi

Banyak orang merancukan istilah dari Pendidikan Islam dan Pendidikan Agama Islam. Kedua istilah tersebut dianggap sama, maka jika seseorang belajar atau berbicara tentang Pendidikan Islam, ternyata isinya membahas tentang Pendidikan Agama Islam. Begitu juga sebaliknya, jika seseorang berbicara tentang Pendidikan Agama Islam, ternyata isinya membahas tentang Pendidikan Islam, walaupun kedua istilah itu memiliki substansi yang berbeda.

Pada masa reformasi, pendidikan agama Islam lebih diperhatikan dan disamakan kedudukannya dengan pendidikan umum. Salah buktinya adalah dengan diberlakukan UU. No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS yang mengatur berbagai bidang pendidikan, salah satunya adalah bidang pendidikan agama Islam.

Adapun kebijakan- kebijakan pemerintah dalam menyempurnakan sistem Pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

  1. Mendirikan sekolah-sekolah Agama Islam mulai dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi (MDI/MI, MTs, MA, PTAIN, PTAIS atau Al-Jamiah)
  2. Membantu meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren dengan usaha memberikan bimbingan ke arah penyempurnaan kurikulum, sarana pendidikan, bantuan/subsidi guru, perpustakaan, ketrampilan teknologi dan sebagainya. Masuknya pesantren ke dalam sekolah berarti bukan hanya bertugas memelihara dan meneruskan tradisi yang berlaku di pesantren, tetapi juga mengembangkan pola-pola budaya baru agar bisa membantu peserta didik dan masyarakat untuk mengakomodasi perubahan yang sedang dan yang sudah terjadi (Muhaimin, 2013: 104).
  3. Bantuan untuk pemeliharaan dan meningkatkan sekolah-sekolah Islam yang masih mengalami transisi dari tingkat dasar sampai tingkat Perguruan Tinggi.
  4. Pembinaan Pendidikan Agama pada sekolah-sekolah umum baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Insan cerdas komprehensif (sebagai salah satu visi pendidikan nasional), yakni cerdas spiritual, cerdas emosional dan sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis, adalah termasuk manifestasi dari makarimal akhlaq. Cerdas spiritual menyangkut kemampuan merasa selalu diawasi oleh Allah (iman). Cerdas emosional menyangkut kemampuan mengendalikan emosi, mengerti perasaan orang lain, senang bekerja sama dan lain-lain. Cerdas sosial menyangkut senang berkomunikasi, senang menolong, senang berteman, dan senang bekerja sama. Cerdas intelektual menyangkut cerdas, pintar, kemampuan membedakan yang baik dan buruk, serta kemampuan menentukan prioritas yang lebih bermanfaat. Dan cerdas kinestetis menyangkut sehat secara medis, tahan cuaca, tahan bekerja sama dan tumbuh dari rezeki yang halal.
  5. Pembinaan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi Umum Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTAIS)
  6. Merancang kurikulum yang terintegrasi sebagai suatu sistem yang tidak memberi kemungkinan terjadinya pertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Maka dalam hal ini bahwa kurikulum pendidikan yang dimaksud, sehingga dapat diperoleh rangka kurikulum sebagai berikut: (Wahab, 2004: 263).
    1. Bidang ajaran/latihan untuk membina jasmani yangs sehat dan kuat. Disini jelas pengajaran olahraga dan kesehatan harus diberikan, juga keterampilan.
    2. Bidang ajaran/latihan untuk membina akal. Disini sekurang-kurangnya ada bidang studi matematikan dan filsafat atau logika/mantiq atau sejenis itu termasuk sains dan teknologi.
    3. Bidang ajaran/latihan untuk membina hati atau rasa. Disini sekurang-kurangnya diberikan pengajaran agama dan seni.

Kurikulum Pendidikan Islam di Era Reformasi

Adapun kurikulum pendidikan islam di era reformasi ini diambil dari situs resmi Kementerian Agama (http://pendis.kemenag.go.id, diakses pada Jumat, 02 Juni 2017 Pukul 22.20 Wib).

1. Lahirnya Kurikulum 1994

Pada tahun 1994, kebijakan kurikulum pendidikan agama juga ditempatkan di seluruh jenjang pendidikan, menjadi mata pelajaran wajib sejak SD sampai Perguruan Tinggi. Pada jenjang pendidikan SD, terdapat 9 mata pelajaran, termasuk pendidikan agama. Di SMP struktur kurikulumnya juga sama, dimana pendidikan agama masuk dalam kelompok program pendidikan umum. Demikian halnya di tingkatan SMU, dimana pendidikan agama masuk dalam kelompok program pengajaran umum bersama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa dan Sastra Indonesia, Sejarah Nasional dan Sejarah Umum. Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Matematika, IPA (Fisika, Biologi, Kimia), IPS (Ekonomi, Sosiologi, Geografi) dan Pendidikan Seni.

Dari sudut pendidikan agama, Kurikulum 1994, hanyalah penyempurnaan dan perubahan-perubahan yang tidak mempengaruhi jumlah jam pelajaran dan karakter pendidikan keagamaan siswa, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Sampai tahun 1998, pendidikan di Indonesia, masih menggunakan UU Pendidikan tahun 1989, dan kuriklum 1994. Tumbangnya rezim orde baru menggulirkan gagasan reformasi sekitar tahun 1998, yang salah satu agendanya adalah perubahan dan pembaruan dalam bidang pendidikan, sebagaimana yang menjadi tema kritik para pemerhati pendidikan dan diharapkan oleh banyak pihak.

PAI sejak UU No. 2 Tahun 1989 sampai lahirnya kurikulum 1994

Pendidikan Agama adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah umum, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

Karakteristik kurikulum PAI Tahun 1994 antara lain:

  1. Materi atau bahan kajian yang masing-masinng sesuai dengan tingkat atau jenjang satuan pendidikan
  2. Pilihan bahan kajian untuk semua jenjang pendidikan yang essensial dan sesuai dengan tingkat perkembangan jiwa
  3. Aspek-aspek pemahaman keagamaan kilafh dihilangkan
  4. Materi atau bahan untuk mengembangkan aspek kognitif, afektif, psikomotorik
  5. Pokok bahasan atau kajian PAI diorientasikan untuk berpadu dengan bidang studi yang lain

Lahirnya UU No, 20 Tahun 2003

Selanjutnya pada tahun 2003 ditetapkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut dengan UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003.

Dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 ini pasal yang diperdebatkan adalah pasal 12 yang menyebutkan bahwa pendidikan agama adalah hak setiap peserta didik. “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidikan yang seagama,” (Pasal 12 ayat a).

PAI sejak UU No. 20 Tahun 2003

Dengan lahirnya UU No, 20 Tahun 2003 semakin mempertegas kedudukan pendidikan agama Islam sebagai salah satu elemen terciptanya tujuan pendidikan nasional secara umum. Sebagaimana pada Pasal 3, Pendidikan Nasional mencerdasakan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi pesersta didik agar menjadi manusian yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 12 ayat 1a, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya

Maka dalam hal ini, Ditjen Pendidikan Islam berpeluang besar untuk mengembangkan kapasitas kelembagaannya dengan meningkatkan kualitas sistem dan layanan pendidikan agama Islam dalam rangka mensukseskan tujuan pendidikan nasional.

Perkembangan pendidikan agama Islam makin jelas dengan berlakukanya PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang menyebutkan:

  1. Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas : (1) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, (2) kelompok mata pelajaran kewarganegeraan dan kepribadian, (3) kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, (4) kelompok mata pelajaran estetika, dan (5) kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.
  2. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan.atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga dan kesehatan
  3. Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Perkembangan pendidikan Pondok Pesantren pada periode Orde Baru, seakan tenggelam eksistensinya karena seiring dengan kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada kepentingan ummat Islam.

Setitik harapan timbul untuk nasib umat Islam setelah terjadinya era reformasi, pondok pesantren mulai berbenah diri lagi dan mendapatkan tempat lagi dikalangan pergaulan nasional. Salah satunya adalah pendidikan Pondok Pesantren diakui oleh pemerintah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional yang termaktub dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pondok pesantren tidak lagi dipandang sebagai lembaga pendidikan tradisional yang illegal, namun pesantren diakui oleh pemerintah sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai kesetaraan dalam hak dan kewajibannya dengan lembaga pendidikan formal lainnya.

Peluang tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh Pondok Pesantren, agar dapat meningkatkan kembali peranannya dalam sistem pendidikan nasional. Namun yang terjadi peluang tersebut belum memberikan respon positif kearah peningkatan kualitas pendidikannya, salah satunya dapat diidentifikasikan bahwa hanya segelintir kecil saja masyarakat yang ingin menitipkan anaknya untuk dididik dilembaga pendidikan pondok pesantren, dibanding ke sekolah-sekolah umum. Ketimpangannya cukup besar, mungkin hanya 10% nya saja anak-anak Indonesia yang mengenyam pendidikan di pondok pesantren dan selebihnya mereka mengenyam pendidikan disekolah-sekolah umum.

Kesimpulan

Pendidikan pada masa reformasi mengalami suatu perkembangan yang pada dasarnya lebih maju daripada pendidikan pada masa orde baru. Pendidikan zaman reformasi mengutamakan pada perkembangan peserta didik yang lebih terfokus pada pengelolaan masing- masing daerah (otonomi daerah).

Dalam hal tenaga pendidikan diberlakukan suatu kualifikasi profesional untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. sedangkan sarana prasarana juga sudah mengalami penigkatan yang baik. Namun, pendidikan yang ada di Indonesia masih belum merata.

Hal ini terjadi, terlihat dari adanya beberapa sekolah yang masih belum berkembang khusunya di daerah pedalaman. Dinamika sosial dan politik di Indonesia juga berdampak pada perubahan kurikulum merupakan suatu bentuk penyempurnaan dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Daftar Bacaan

Muhaimin. 2013.  Rekonstruksi Pendidikan Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Nugroho, Riant. 2008. Pendidikan Indonesia: Harapan, visi dan strategi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahab, Rochidin. 2004. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Bandung: Alfabeta.

Chan, Sam M. dkk. 2007. Analisis Swot: Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah. Jakarta: Grafindo.

Soearni, Eddy. 2003. Pengembangan Tenaga Kependidikan pada Awal Era Reformasi (1998-2001), Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional RI.

Suyanto dkk. 2000. Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium III. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.

http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=sejarahpendis#.WTF5ITex-FE , diakses pada Jumat, 02 Juni 2017 Pukul 22.20 Wib.

Jangan Ketinggalan Update Kami

Tinggalkan komentar

0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap